Bupati Lombok Tengah : Pemerintah Menetapkan Sirkuit Mandalika

PRAYA – Bupati Lombok Tengah M Suhaili Fadhil Tohir menjawab pernyataan Menteri Pemuda dan Olahrga Zainudin Amali di Surabaya yang menyatakan kehadiran sirkuit MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika tidak jelas. Keputusan Pemerintah Indonesia dan DORNA Sports SL – pemegang hak siar – yang telah menetapkan Mandalika sebagai lokasi sirkuit di Indonesia tidak bisa diganggu gugat.

Suhaili mengemukakannya sewaktu dihubungi melalui telepon, Senin 4 Nopember 2019. ”Pak Zainudin Amali kan Menpora baru. Beliau belum tahu,” katanya menanggapi keterangan Zainudin Amali yang sewaktu bersama Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang menyatakan lokasinya bisa dipindah ke Jatim.

Mereka mengatakan pendapatnya tersebut di Surabaya, Ahad 3 Nopember 2019. Zainudin Amali mengatakan belum jelas dan selama ini Mandlika mengaku-aku saja.

Suhaili mengatakan sejak awal bahwa banyak daerah di Indonesia yang menginginkan sirkuit motoGP ini ada di daerahnya. Tapi Presiden Joko Widodo dan Dorna telah menyetujui dan menetapkan lokasi Motor GP di Indonesia yaitu di KEK Mandalika Kute,Lombok Tengah NTB. Keputusan Pemerintah RI dan pihak Dorna ini tidak bisa diganggu gugat atau di ubah oleh pihak manapun dan siapapun.

Ia menduga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hanya mengungkapkan keinginannya saja. Sedang Menpora karena baru dan bukan pihak atau orang yang terlibat langsung karena bukan menjadi Kemenpora langsung.

Selanjutnya, Suhaili memperkirakan pendapat Zainudin Amali dan Khofifah Indar Parawansa kesalah pahaman saja. ”Mungkin itu hanya miss saja. Kemenperoa memang tidak terlibat langsung,” ujarnya.

Yang selama ini telah dilakukan adalah proses investasinya saja atau bussines to bussines (B to B) atau bussines to goverment (B to G). ”Masih dalam penanganan pengembangan pariwisata. Belum ke olahraga,” ucap Suhaili.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat Sukisman Azmy mengatakan bahwa yang menentukan pilihan lokasi ini adalah investor bukan menteri karena terkait dengan banyak hal dan dilakukan banyak survey. ”Tinggal kita kawal permintaan investor tentu KEK Mandalika juga menyiapkan sarana dan prasarana yang diminta investor,” katanya.

Sehingga NTB harus berusaha untuk mempertahankan baik Pemda, KEK Mandalika, DPRD dan warga NTB.

Sukisman Azmy juga mempertanyakan ketokohan Zainudin Amali yang masih kedaerahan. Seharusnya jadi menteri harus berpikir nasional demi yang lebih besar. Seandainya menteri ngotot dan investor menolak kemudian tidak jadi digelar di Indonesia, apakah bisa bertanggung jawab. (*/1)

Close Menu